PENGADAAN APD DI KEMENKES DIDUGA TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR
Alat Pelindung Diri. Foto KN/ISTIMEWA

Berita Kawasan Jakarta – Perusahaan pengadaan Alat Pelindung Diri ( APD) di Kemenkes diduga tidak memiliki ijin edar dalam pengadaan APD.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberi peringatan tegas bagi pengadaan langsung tanpa lelang, untuk alat kesehatan penanggulangan virus corona atau Covid-19.

KPPU meminta agar pelaku usaha nantinya tidak mempraktikkan kartel atau kesepakatan menentu kan harga eksesif atau berlebihan, baik untuk produk alat pelindung diri (APD) maupun komoditas pangan kebutuhan masyarakat.

“KPPU akan melakukan tindakan hukum yang tegas apabila dalam proses pendistribusian dan logistik ditemukan upaya-upaya yang merugikan proses penanggulang an bencana tersebut,” tulis KPPU dalam siaran pers di Jakarta, baru baru in.

Berdasarkan temuan redaksi ada kejanggalan dan dugaan yang dilakukan Oknum Kemenkes dan Salah satu Perusahaan Pengadaan APD yang diduga belum memiliki ijin edar atas APD.

Ijin produsen alat kesehatan dan ijin penyalur alat kesehatan sebagaimana yang diwajibkan Pasal 5 Peraturan Menteri kesehatan Nomor 1190 ,1189 dan 1191/MENKES/PER/VIII/2010.

Ini dibuktikan dengan pencarian daring menggunakan 7digit dari 11digit Nomor ijin edar yang terdapat dalam surat pesanan kemenkes tidak ditemukan Pendaftar atau Produsen atas nama Perusahaan tersebut.

Sangat disayangkan pihak kemenkes dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Percepatan Penanganan Covid-19 yang mengeluarkan Surat Pesanan APD kepada perusahaan yang diduga tidak memiliki legal standing dan ini merupakan sebuah persekong kolan serta kecerobohan.

Surat berkop sekretariat jenderal Kementerian Kesehatan RI  tentang hal pesanan alat APD kepada Salah satu Perusahaan tersebut terlihat janggal karena dalam surat itu nomor ijin edarnya tidak lengkap bahkan ada kesan disembunyikan .

Investigasi terakhir tidak adanya kesesuaian antara alamat kantor Perusahaan tersebut dengan Fakta di lapangan, ini sungguh terasa aneh dan janggal sebagai perusahaan yang seharusnya mempunyai legalitas yang jelas.

Di masa pandemi covid-19 ini masih saja ada oknum oknum  yang memanfaatkan dalam hal mencari keuntungan pribadi, ujar Pejabat birokrat kesal.

Sangat disayangkan juga Kementerian Kesehatan dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen tidak teliti dalam menunjuk salah satu perusahaan alat kesehatan yang benar benar sesuai keten -tuan / standar yang dikeluarkan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian.

Negara membutuhkan orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban menyeleksi dan memverifikasi setiap Perusahaan yang akan ikut dalam kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

Seperti halnya dalam kasus Pengadaan APD di Kemenkes RI ternyata alamat perusahaan setelah ditelusuri adalah alamat kantor Polisi selain itu harus dilihat pula kemampuan dasar perusahaan, legalitas perusahaan serta pengalaman di bidangnya harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pengadaan APD sesuai surat pesanan Kemenkes kepada Salah Satu Perusahaan yang bernilai Ratusan Miliar merupakan nilai Pekerjaan yang cukup besar, dari nilai pekerjaan tersebut.

Menurut ketentuan, seharusnya dikerjakan oleh perusahaan yang memiliki legalitas yang jelas, kemampuan modal keuangan yang cukup dan memenuhi kriteria standar perusahaan yang memiliki sertifikasi di bidangnya.

Dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen hanyut dalam kondisi dan situasi darurat tetapi melanggar aturan transparansi, akuntabilitas dan integritas, pantauan pewarta. BK-10.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here