Foto By TIM

MEDIA BERITA KAWASAN MESUJI – Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) “Soroti pengerjaan Proyek pengadaan Pembangunan MCK kombinasi dan IPAL Komunal ” yang dikucurkan Di Pekerjaan Umum Mesuji melalui dana Dak Sanitasi di pertanyakan Masyarakat Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.(jum’at, 10/1/2020)

Adanya kucuran dana dari dinas Pekerjaan umum diperuntukan pembuatan MCK kombinasi dan IPAL Komunal dirasa belum dibutuhkan untuk saat sekarang ini umum kabupaten mesuji khususnya desa yang menerima proyek tersebut dalam hal ini Simpang Mesuji.

Dilihat dari peraturan kementrian Republik Indonesia jelas tertulis “Penyelenggaraan DAK Sub Bidang Sanitasi ini juga mengacu kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang” Pengelolaan Sampah, yang mengamanatkan pada Pasal 28 ayat (1) bahwa Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Selanjutnya pada Pasal 13 menjelaskan bahwa Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah untuk wilayah pembuatan MCK kombinasi dan IPAL komunal ini, untuk perkotaan yang pada penduduk 150KK/ha, perumahan TNI/Polri, Taman, pondok pesantren.
Yang artinya kepadatan pendudukan diwilayah tersebut dan tidak memungkin untuk membuat sanitasi/lobang septic tank/rumah maka dibuat penampungan sanitasi yang disebut MCK kombinasi dan IPAL komunal.

Masyarakat pertanyakan tentang hal tersebut Ali Mulyana sesalkan kucuran dana yang tidak sedikit nilai nya dianggap mubajir hanya menghamburkan anggaran supaya terkesan terserah dan dibutuhkan oleh masyarakat, padahal belum dibutuhkan!
Dalam pelaksaanya juga tdak ada plank proyek di lokasi pekerjaan juga menjadi pertanyaan beberapa masyarakat dan Team LP2KP sendiri, mengingat Secara umum, terkait pemasangan papan nama proyek, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan, antara lain yaitu:
*1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (“Permen PU 29/2006”)
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (“Permen PU 12/2014”)*

Terlebih secara fisik pemasangan nya sangat mengganggu kepetingan umum kenapa tidak? pemasangan isntalasi paralon nya menutup siring jalan utama, memakan badan jalan, pemasangan nya asalnya kalau ada mobil mberem pecah pipa itu otomatis tinja keluar dan malah jadi pencemaran udara.
Sebaiknya pemasangan Pipa Paralon secara teknik terlebih untuk tinja haruslah di dalam tanah sesuai dengan uraian Buku III judul “Pembangunan Infrastruktur Sanimas” tahun 2016,
1) Kedalaman perletakan pipa minimal diperlukan untuk perlindungan pipa dari beban di atasnya dan gangguan lain;
2) Kedalaman galian pipa > 0,2 m, selanjutnya mengikuti gradient hidrolik. Dalam situasi tertentu memperhitungkan beban luar.

Foto By TIM

*yang juga mengatur tentang sudut kemiringan pipa paralon itu sendiri. Pemasangan dan letak Pipa paralon pembuangan sendiri terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan, dengan spek dan teknik pengerjaan yang berbeda, sebagai contoh :
pipa air bersih, (diluar/didalam tanah)
pipa air kotor, (diluar/didalam tanah)
pipa air kotoran manusia, (didalam tanah)
dan pipa air hujan. (diluar/didalam tanah)
dengan memperhatikan sisi kesehatan dan lingkungan, tentunya teknik tersebut lebih baik dan aman jika di terapkan sesuai dengan kebutuhan pipa itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan dampak lingkungan serta sosial di masyarakat.

Belum lagi ini masuk musim penghujan la siring ditutup dengan pipa mengganggu aliran air ini jelas air akan meluap kejalan permasalahan lagi ini lama-lama jalan rusak karena tergenang air.

Menambahkan Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) setelah team turun kelapangan melihat hasil pengerjaan banyak sekali kejanggalan dan belum layaknya program ini dikucurkan tentu masih ada program lain yang menyentuh dengan kebutuhan masyarakat tentunya proyek ini perlu di koreksi dan dikaji ulang agar lebih bermanfaat. dengan memperhatikan teknik, juklak dan juknis di lapangan, terlebih pastinya dalam pengerjaan tidak lepas adanya pengawasan dari Pihak konsultan, sehingga baik secara teknik dan kesehatan dapat sesuai dengan aturan yang ada, disini perlunya SDM konsultan dan Pelaksana kegiatan untuk dapat lebih banyak menguasai pekerjaan sebagaimana mestinya. Ujar team LP2KP. ( Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here