KI PUSAT ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI DI ISTANA WAPRES
FOTO BY : www.semangatnews.com

BeritaKawasan.com – Komisi Informasi (KI) Pusat adalah lembaga mandiri  yang lahir berdasarkan Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik. Juga menetapkan kebijakan umum Pelayanan Informasi Publik serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Masa tugas KI Pusat telah memasuki periode ketiga, periode pertama 2009-2013, kedua 2013-2017, ketiga 2017-2021. Komisioner KI Pusat periode 2017-2021 terdiri dari Ketua Gede Narayana Sunarkha, Wakil Ketua Hendra J Kede, Bidang Kelembagaan Cecep Suryadi, Bidang ASE Wafa Patria Umma, Bidang PSI Arif Adi Kuswardono, dan Bidang Reglit (Regulasi Kebijakan Publik dan Penelitian Dokumentasi) Romanus Ndau Lendong, dan M. Syahyan.

KI Pusat Anugerah Keterbukaan Informasi di Istana Wapres
Ketua KI Pusat – GEDE NARAYANA

KI Pusat akan melaksanakan penganugerahan keterbukaan informasi Badan Publik (BP) di Istana Wakil Presiden pada Senin (05/11). Menurut Ketua KI Pusat Gede Narayana pelaksanaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan sistem peringkat.

Ia mengatakan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kali ini dilakukan penilaian keterbukaan informasi BP berdasarkan kualifikasi sesuai rentangan nilai keterbukaan informasi publiknya. Dimulai dari kualifikasi tertinggi yaitu kelompok pertama Badan Publik Informatif, kedua BP Menuju Informatif, ketiga BP Cukup Informatif, keempat BP Kurang Informatif, dan kelima BP Tidak Informatif.

Untuk kategori BP, menurutnya sama dengan tahun lalu ada tujuh kategori yaitu BP Kementerian, BP Lembaga Non Struktural (LNS), BP Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNLPNK), BP Perguruan Tinggi Negeri (PTN), BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BP Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan BP Partai Politik (Parpol). Ia memastikan sejumlah pejabat publik akan hadir.

Menurutnya, yang cukup menggembirakan adalah meningkatnya partisipasi partai poliki dalam mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) tentang keterbukaan BP. Dari 16 BP Parpol hanya satu parpol yang tidak mengembalikan kuesioner monev dari KI Pusat.

Namun demikian, ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan penganugerahan keterbukaan informasi BP tahun ini tetap menyisakan sisi yang harus terus didorong. Sisi yang dimaksud adalah masih rendahnya partisipasi BP BUMN sehingga dari ratusan BUMN hanya tutjuh diantaranya yang masuk kategori Badan Publik Informatif, Menuju Informati, dan Cukup Informatif. 

LEAVE A REPLY