MEDIA BERITA KAWASAN – Lagi lagi Kepala Desa (Kades) Jayasakti, Kecamatan Simpangpematang, Mesuji, Lampung, Joko mengakui bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jayasakti tahun 2018 tidak terealisasi. Itu disampaikan kades saat jumpa pers, Jumat (23/8/2019).

Ia menuturkan soal ini terjadi lantaran adanya kesalahan komunikasi (tidak singkronya) pengurus BUMDes degan pemerintah desa.

Dari Anggaran BUMDes Jayasakti 2018 sebesar Rp50 juta, saat itu pengurus BUMDesberencana akan membagun home industri berupa pengelolaan tiwul, tapi karena ada suatu kendala yakni proposal yang di rencanakan tak kunjung ada sehingga tidak terlaksana,” kilahnya

Foto By TIM

Saat di singgung kemana anggaran BUMDes? Ia menjawab bahwa anggaran itu masih ada di rekening senilai Rp50 juta. “Artinya anggaran ini masih utuh meskipun tidak terserap,” jelasnya.

Saat diberitakan, narasumber yang namanya ingin namanya dirahasiakan menuturkan, karena tidak ada transparansi tentang pengelolaan BUMDes membuat Ketua BUMDes mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu lantaran pengelolaan anggaran BUMDes yang karut marut. Laporan SPJ ada namun relisasi di lapangan tidak ada.

“Inikan anggaran BUMDes 2018, bagai mana bisa tidak direalisasikan sampai saat ini. Semestinya anggaran itu di silvakan, bukan dibekukan,” jelasnya.

Dia menambahkan, terbaru ada bukti bahwa dari hasil dari pembagunan DD 2018 itu ada yang di pinjam oknum DPMD Mesuji. Itu terlihat dari kuitansi yang beredar luas di masyarakat, dengan kuitansi atas nama pemberian Masmuni dan Nugroho Joko kepada Hasan Basri Oknum DPMD Mesuji yang akan dibayarkan pada Oktober 2018.

Ketika ditanya oleh pamong desa lainnya sampai hari ini uang tersebut tidak boleh diambil oleh kades setempat. Hal ini justru menimbulkan alibi baru bagi masyarakat bahwa adanya dugaan setoran hasil pekerjaan degan alasan uang pinjaman.(TIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here